TUJUH RITUAL DI SIHAPORAS: Tradisi yang Terancam Legitimasi Administratif
Pada 24-25 Oktober 2026, perkampungan di Sihaporas sontak berubah. Tak hanya kemeriahan dan ruang spritual yang tercipta lewat ritual “Patarias Debata” yang mereka gelar, tetapi juga setiap prosesi yang dilalui dalam rangkaian ritual itu sekaligus menjadi sarana penguat hubungan sosial antarsesama.
Di sini, dalam ritual ini, musik gondang terus diperdengarkan mengiringi doa-doa yang dipanjatkan oleh Ompu Morris Ambarita—tetua warga Sihaporas yang juga adalah pimpinan ritual dari keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita. Musik “Gondang Bolon”—ensembel musik yang biasanya digunakan untuk acara berskala besar—yang sengaja dihadirkan untuk mengiring doa-doa kepada Sang Pencipta alam semesta dalam ritual ini tak ubahnya sebagai jembatan penghubung antara “dunia sini” dan “dunia sana”.

Mempersiapkan “ambuambuan” atau persembahan di dalam rumah tempat ritual.
Ritual “Patarias Debata” merupakan satu dari tujuh ritual yang sudah berlangsung sampai sebelas generasi di Sihaporas, Kecamatan Sidamanik, Simalungun, Sumatera Utara. Enam ritual lainnya adalah “Ragaraga Nabolak Parsilaonan”, “Mombang Boru Sipitu Sundut”, “Manganjab”, “Ulaon Habonaran”, “Pangulu Balang Parorot”, dan “Manjuluk”.
Ketujuh ritual tersebut merupakan warisan dan amanah Ompu Mamontang Laut Ambarita, perintis perkampungan di Sihaporas pada sekitar tahun 1800-an. Ompu Mamontang Laut memiliki hubungan tradisional dengan Tuan Sipolha dan Tuan Panahatan di wilayah yang berdekatan dengan pinggir Danau Toba.
Pertama kali informasi tentang ketujuh ritual tersebut dibukakan ketika pelaksanaan ritual “Manganjab”. Ritual ini merupakan permohonan kepada pencipta alam semesta untuk kesuburan tanah dan keberhasilan pertanian. Pencipta alam semesta dalam konteks ritual Batak-Toba dikenal dengan sebutan Mulajadi Nabolon. Pelaksanaan ritual “Manganjab” diselenggarakan setiap tahun di sekitar persawahan dan perladangan, yakni setelah padi sudah mulai bunting. Setelah itu dilakukan pekerjaan di ladang dan sawah selama tiga hari penuh, dan sebelum tiga hari berturut-turut dilarang ke hutan. Kewajiban dan larangan itu biasa disebut “marrobu”. Kemudian, pembatalannya pada hari ketujuh yang disebut “manansang robu”, dengan terlebih dahulu mengadakan ritual doa di hutan.

Mengikat persembahan “ihan Batak”.
***
PERKAMPUNGAN di Sihaporas dikelilingi oleh hutan, sehingga semua ritual yang diingat dan dilakukan oleh masyarakat setempat memang terkait dengan yang ada di hutan. Dalam pelaksanaan ritual “Patarias Debata” yang berlangsung pada 24–25 Oktober lalu, berbagai tanaman dari hutan mewarnai pelaksanaan ritual. Mulai dari rumbai-rumbai yang menghiasi rumah utama sampai pada bentuk-bentuk persembahan yang tersusun di dalam rumah. Persembahan itu adalah hasil jerih-payah mereka dari ladang dan sawah.
Hutan memang sangat terkait dengan semua ritual tersebut, selain sawah dan ladang yang hasil panen terbaiknya diutamakan sebagai sesembahan. Panen terbaik atau yang pertama biasa disebut “patumona”.
Adapun “Patarias Debata” merupakan ritual puncak empat tahunan dan diartikan sebagai cara tradisional masyarakat Sihaporas memuliakan dan menyampaikan puji-pujian kepada Mulajadi Nabolon. Bentuknya melalui berbagai persembahan dan sembelihan hewan, seperti kambing, ihan-Batak (ikan langka, dengan nama Latinnya: Neolisochilus thienemanni), ayam kampung serta berbagai bebungaan dan tumbuhan (yang biasa disebut “rudang”).

Suasana persiapan ritus di dalam rumah tempat ritual.
Khusus untuk ritual ini, “Gondang Bolon”—ensembel musik yang biasa digunakan untuk acara besar—sengaja dihadirkan untuk mengiringi doa yang disampaikan Ompu Morris Ambarita, tetua yang sekaligus pimpinan ritual dari keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita. Selama doa-doa disampaikan, musik gondang tetap mengiringi sesuai peruntukan repertoarnya. Semua keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita dan undangan yang diperkenankan mengikuti bagian tertentu ritual mengikuti irama-gondang untuk mendukung doa-doa yang dipanjatkan. Para leluhur tertentu yang terkait dengan silsilah (tarombo) dianggap turut menyampaikan doa-doa itu kepada Mulajadi Nabolon.
Semua rangkaian ritual ini tidak gampang untuk didokumentasikan. Putri Ambarita, salah satu keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita dan bekerja di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, mengingatkan sedari awal tahapan prosesi pembersihan dengan air. Pembersihan dengan air dicatatkan dalam undangan dengan “martutuaek”. Yang terlibat dalam prosesi itu tampaknya seperti bayi yang pertama kali dibawa untuk dimandikan. Itulah sejatinya makna intrinsik dari sebutan itu. Namun, sebutan itu mungkin bisa tepat dalam konteks ritual di luar wilayah Simalungun. Dan, Putri tidak sedang melarang pengambilan gambar, tetapi dengan prosesi itu ia dapat mengalihkan perhatian pada gerak-gerik pemotretan. Juru potret untuk ritual sudah diatur sedemikian rupa. Jika ada foto-foto yang dibutuhkan untuk kepentingan publikasi dapat menghubunginya.

Prosesi “martutuaek” di sekitar ladang dan sawah.
***
SEJATINYA, tujuh ritual di Sihaporas tersebut terancam keberlanjutannya. Awalnya sejak kehadiran secara intens korporasi ke sekitar hutan Sihaporas pada sekitar tahun 1990. Pemerintah memberikan izin bagi korporasi hingga beririsan dengan lahan dan hutan yang terkait dengan kelangsungan ritual. Kehadiran korporasi itu bukan hanya mengganggu sejumlah masyarakat adat Sihaporas, tetapi juga dianggap salah satu yang memberikan dampak melalui bencana berupa longsor dan banjir bandang di tiga kabupaten—Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara—sejak akhir November 2025.
Akhirnya korporasi yang, sejak 1980-an itu diberikan izin dan berpusat di Sosor Ladang – Porsea, Kabupaten Toba itu dapat ditutup dengan pencabutan izin usahanya pada awal 2026. Namun pemulihan dan pengembalian lahan-lahan masyarakat adat masih menjadi catatan penting. “Kami ingin lahan kami dikembalikan seperti sedia kala,” ungkap salah satu tetua Sihaporas, “karena lahan itu dapat menghidupi perekonomian kami, selain hutan memenuhi kebutuhan ritual. Semua kebutuhan ritual tidak akan selalu ada dan dapat diperjual-belikan di pasar.”
Ritual-ritual yang diteruskan oleh keturunan yang lebih muda dirasakan dibenturkan dengan legitimasi administratif. Masyarakat adat di Sihaporas dianggap pendatang. Alhasil, seperti tujuh ritual itu, berdasarkan informasi dari kunjungan perwakilan Kementerian Kebudayaan, ketujuh ritual itu pun dianggap sebagai budaya pendatang. Simalungun sebagai kabupaten selalu dikaitkan dan sekaligus sebagai wilayah kultural yang tidak terkait dengan fasilitasi administratif budaya Simalungun untuk potensi mata-budaya dan registrasi untuk cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan, sesuai undang-undang yang sudah ada. (Thompson Hs; TRADISILISAN.ID Sumatera Utara, seniman dan Direktur PLOt Siantar, 2005-2024)
Foto-foto: Putri Ambarita
